Pendudukan Militer Jepang
Ke Indonesia
A. Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di Indonesia dengan berlangsungnya perang Dunia kedua di kawasan Asia Pasifik, (1941-1945) Jepang berambisi untuk menguasai negara-negara Asia dan merebutnya dari negara-negara imperalis barat. Tujuannya selain untuk kepentingan supremasi (keunggulan dan kekuasaan) Jepang juga menjadikan daerah-daerah di asia sebagai tempat menanamkan modal, serta memasarkan hasil industrinya. Sejak awal abad 20 Jepang telah menjadi negara industri dan mulai melaksanakan imperialisme modern saat itu Jepang berhasil menduduki korea dan cina. Negara raksasa cina didudukinya pada tahun 1937.
Ketika Jepang menduduki indocina, pada juli 1941 AS tidak menyetujui tindakan tersebut. Tindakan protes AS dilakukan dengan menghentikan penjualan karet, baja lemepngan, minyak bumi dan lain-lain yang sangat dibutuhkan jepang. Jepang memutuskan untuk menyerang daerah-daerah koloni eropa di Asia Tenggara tujuannya untuk memperoleh barang-barang kebutuhan perang.
Dengan itu Jepang yakin bahwa serangan tersebut menimbulkan perang dengan as. Jepang mendahului serangan terhadap pearl habour, hawaii. Pada 7-12-1941. setelah menghancurkan pearl harbour, Jepang meneruskan serangan ke filifina pada 10 Desember 1941 dan berhasil menduduki luzon dan batoon, lalu pada tanggal 16 Desember berhasil menduduki burma.
Akhirnya pada 11 januari Jepang mendarat di Indonesia yaitu dirasakan kalimantan timur dan berhasil menduduki pulau kalimantan. Dari kalimantan Jepang meneruskan serangannya ke jawa sebagai pusat bertahan belanda, dan mulai menduduki daerah-daerah lainnya.
1. Masuknya Jepang ke Wilayah Indonesia
Tentu, kalian masih ingat bahwa Jepang dengan mudah berhasil menguasai daerah-daerah Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mengapa demikian? Karena:
a. Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941;
Negeri-negeri induk (Inggris, Perancis, dan Belanda) sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman;
Bangsa-bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang (Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang pelindung Asia) sehingga tidak memberi perlawanan. Bahkan, kehadiran Balatentara Jepang disambut dengan suka cita karena Jepang dianggap sebagai ‘saudara tua’ yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara Barat.
Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942, ketika Panglima Tertinggi Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung,. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut kedatangan balatentara Jepang dengan perasaan senang, perasaan gembira karena akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa Belanda.
Sebenarnya, semboyan Gerakan 3A dan pengakuan sebagai ‘saudara tua’ yang disampaikan Jepang merupakan tipu muslihat agar bangsa Indonesia dapat menerima kedatangan Balatentara Jepang. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang termasuk negara imperialis baru, seperti Jerman dan Italia. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Oleh karena itu, daerah jajahan menjadi sangat penting artinya bagi kemajuan industri Jepang. Apalah arti kemajuan industri apabila tidak didukung dengan bahan mentah (baku) yang cukup dengan harga yang murah dan pasar barang hasil industri yang luas.
Dengan demikian, jelas bahwa tujuan kedatangan Balatentara Jepang ke Indonesia adalah untuk menanamkan kekuasaannya, untuk menjajah Indonesia. Artinya, semboyan Gerakan 3A dan pengakuan sebagai ‘saudara tua’ merupakan semboyan yang penuh kepalsuan. Hal itu dapat dibuktikan dari beberapa kenyataan yang terjadi selama pendudukan Balatentara Jepang di Indonesia. Bahkan, perlakuan pasukan Jepang lebih kejam sehingga bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan. Sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang untuk kepentingan peperangan dan industri Jepang, melalui berbagai cara berikut:
a. Tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan romusha. Romusha adalah tenaga kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan pemerintah pendudukan Jepang. Banyak rakyat kita yang meninggal ketika menjalankan romusha, karena umumnya mereka menderita kelaparan dan berbagai penyakit
b. Para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah Balatentara Jepang
c. Hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang.
2. Penjajahan Jepang di Indonesia
Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang.
Terjadinya perang pasifik sangat berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hndia-Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Penjajahan Jepang di Indonesia
* 8 Maret 1942 Jepang mendarat di Kalimantan untuk menguasai sumber minyak mentah
* Tanggal 9 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang. Penyerahan di Kalijati, Subang, Jabar.
* Pihak Belanda:Letjen Ter Porten
* Pihak Jepang Letjen Hitoshi Imamura
* Saat dikuasai Jepang Indonesia dibagi dua :
1. P. Jawa dan Sumatra di bawah komando angkatan darat, berpusat di
Jakarta
2. Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Ujung Pandang
Propaganda Jepang:
1. Gerakan 3A:
Jepang pemimpin asia
Jepang pelindung asia
Jepang cahaya asia
2. Jepang adalah saudara tua Indonesia
3. Jepang membentuk Putera
4. Jepang bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan
3. Organisasi Bentuknya Jepang
Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)
Tawaran kerja sama yang ditawarkan pemerintahan Jepang pada masa itu, disambut hangat oleh para pemimpin bangsa. Sebab menurut perkiraan mereka, suatu kerja sama di dalam situasi perang adalah cara terbaik. Pada masa ini, muncul empat tokoh nasionalis yang dikenal dengan sebutan Empat Serangkai, mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hattta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara. Empat tokoh nasionalis ini lalu membentuk sebuah gerakan baru yang dinamakan Pusat Tenaga Rakyat (Putera).Putera resmi didirikan pada tanggal 16 April 1943. Gerakan yang didirikan atas dasar prakarsa pemerintah Jepang ini bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan kaum intelektual agar dapat mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk usaha perang negara Jepang. Gerakan ini ini tidak dibiayai pemerintahan Jepang. Walaupun demikian, pemimpin bangsa ini mendapat kemudahan untuk menggunakan fasilitas Jepang yang ada di Indonesia, seperti radio dan koran. Dengan cara ini, para pemimpin angsa dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Sebab, pada masa ini radio umum sudah banyak yang masuk ke desa-desa. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat Indonesia untuk menyambut kemerdekaan pada masa yang akan datang.
Gerakan Tiga A
Gerakan Tiga A yang memiliki tiga arti, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada awal gerakan ini dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang berjanji bahwa saudara tua nya ini dapat mencium aroma kemerdekaan.
Pada awal gerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia, tetapi akhirnya sikap baik itu berubah. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang sebenarnya bukan untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan Indonesia, melainkan demi kepentingan pemerintahan Jepang yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Tetapi setelah pemerintah Jepang mengetahui betapa besarnya pengharapan akan sebuah kemerdekaan, maka mulai dibuat propaganda-propaganda yang terlihat seolah-olah Jepang memihak kepentingan bangsa Indonesia.
Dalam menjalankan aksinya, Jepang berusaha untuk bekerja sama dengan para pemimpin bangsa (bersikap kooperatif). Cara ini digunakan agar para pemimpin nasionalis dapat merekrut massa dengan mudah dan pemerintah Jepang dapat mengawasi kinerja para pemimpin bangsa.
Tetapi gerakan ini tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan kurang mendapat simpati di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerja sama kepada tokoh-tokoh nasional Indonesia.
Dengan kerja sama ini, pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan dapat dibebaskan, di antaranya Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutan Syahrir, dan lain-lain.
Seinendan
Seinendan adalah organisasi semi militer yang didirikan pada tanggal 29 April 1943. Orang-orang yang boleh mengikuti organisasi ini adalah pemuda yang berumur 14-22 tahun. Tujuan didirikannya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan tangan dan kekuatannya sendiri. Tetapi, maksud terselubung diadakannya pendidikan dan pelatihannya ini adalah guna mempersiapkan pasukan cadangan untuk kepentingan Jepang di Perang Asia Timur Raya.
Fujunkai
Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Organisasi ini bertugas untuk mengerahkan tenaga perempuan turut serta dalam memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib. Dana wajib dapat berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak ataupun keperluan-keperluan lainnya yang digunakan untuk perang.
MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia)
Golongan nasionalis Islam adalah golongan yang sangat anti Barat, hal itu sesuai dengan apa yang diinginkan Jepang. Jepang berpikir bahwa golongan ini adalah golongan yang mudah dirangkul. Untuk itu, sampai dengan bulan Oktober 1943, Jepang masih mentoleransi berdirinya MIAI. Pada pertemuan antara pemuka agama dan para gunseikan yang diwakili oleh Mayor Jenderal Ohazaki di Jakarta, diadakanlah acara tukar pikiran. Hasil acara ini dinyatakan bahwa MIAI adalah organisasi resmi umat Islam. Meskipun telah diterima sebagai organisasi yang resmi, tetapi MIAI harus tetap mengubah asas dan tujuannya. Begitu pula kegiatannya pun dibatasi. Setelah pertemuan ini, MIAI hanya diberi tugas untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam dan pembentukan Baitul Mal (Badan Amal). Ketika MIAI menjelma menjadi sebuah organisasi yang besar maka para tokohnya mulai mendapat pengawasan, begitu pula tokoh MIAI yang ada di desa-desa.
Lama kelamaan Jepang berpikir bahwa MIAI tidak menguntungkan Jepang, sehingga pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan, lalu diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan dipimpin oleh K.H Hasyim Asy’ari, K.H Mas Mansyur, K.H Farid Ma’ruf, K.H. Hasyim, Karto Sudarmo, K.H Nachrowi, dan Zainul Arifin sejak November 1943.
Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)
Selang beberapa waktu, ternyata pemerintah Jepang mulai menyadari bahwa, gerakan Putera lebih banyak menguntungkan rakyat Indonesia dan kurang menguntungkan pihaknya. Untuk itu, Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk penghimpunan tenaga rakyat, baik secara lahir ataupun batin sesuai dengan hokosisyin (semangat kebaktian). Adapun yang termasuk semangat kebaktian itu di antaranya: mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti.
Organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Berarti, organisasi ini diintegrasikan ke dalam tubuh pemerintah. Organisasi ini mempunyai berbagai macam hokokai profesi, di antaranya Izi hokokai (Himpunan Kebaktian Dokter), Kyoiku Hokokai (Himpunan Kebaktian Para Pendidik), Fujinkai (Organisasi Wanita), Keimin Bunka Syidosyo (Pusat Budaya) dan Hokokai Perusahaan.
Struktur kepemimpinan di dalam Jawa Hokokai ini langsung dipegang oleh Gunseikan, sedangkan di daerah dipimpin oleh Syucohan (Gubernur atau Residen). Pada masa ini, golongan nasionalis disisihkan, mereka diberi jabatan baru dalam pemerintahan, akan tetapi, segala kegiatannya memperoleh pengawasan yang ketat dan segala bentuk komunikasi dengan rakyat dibatasi.
Keibodan
Organisasi ini didirikan bersamaan dengan didirikannya Seinendan, yaitu pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 26 45 tahun. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membantu polisi dalam menjaga lalu lintas dan melakukan pengamanan desa.
Heiho
Anggota Heiho adalah para prajurit Indonesia yang ditempatkan pada organisasi militer Jepang. Mereka yang tergabung di dalamnya adalah para pemuda yang berusia 18-25 tahun.
Pembentukan BPUPKI dan PPKI
Kekalahan-kekalahan yang diterima Jepang, membuat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jepang turut melemah. Mulai awal tahun 1943, di bawah perintah Perdana Menteri Tojo, pemerintahan Jepang diperintahkan untuk memulai penyelidikan akan kemungkinan memberi kemerdekaan terhadap daerah-daerah pendudukannya. Untuk itu, kerja sama dengan bangsa Indonesia mulai diintensifkan dan mengikutsertakan wakil Indonesia, seperti Soekarno dalam parlemen Jepang.
Pada tahun 1944, kedudukan Jepang semakin terjepit. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pengaruh Jepang di negara-negara yang didudukinya, Perdana Menteri Koiso mengeluarkan Janji Kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada (pemimpin militer di Jawa) mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting dan perlu bagi pembentukan negara Indonesia, misalnya saja hal-hal yang menyangkut segi ekonomi dan politik.
BPUPKI ternyata tidak bertahan lama. Dalam perkembangan berikutnya, BPUPKI dibubarkan, lalu diganti dengan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini diresmikan sesuai dengan keputusan Jenderal Terauchi, yaitu seorang panglima tentara umum selatan, yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara pada tanggal 7 Agustus 1945.
Setelah itu, diadakanlah pertemuan antara Soekarno, M. Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat dengan Jenderal Terauchi di Dalat. Di dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda.
4. Perlawanan Rakyat Terhadap Jepang
Menghadapi keadaan yang serba sulit maka para pemimpin bangsa Indonesia berjuang dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Adapun bentuk perlawanan terhadap Jepang adalah sebagai berikut :
1. Perjuangan Melalui Organisasi Bikinan Jepang.
a. Memanfaatkan Gerakan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)
Gerakan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Tujuan Jepang membentuk PUTERA adalah agar kaum nasionalis dan intelektual menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Jepang. Namun oleh para pemimpin Indonesia, PUTERA justru dimanfaatkan untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang serta menggembleng mental dan semangat nasionalisme. Jepang memandang PUTERA lebih bermanfaat bagi kaum Indonesia, maka pada bulan April 1944, PUTERA dibubarkan oleh Jepang.
b. Memanfaatkan Barisan Pelopor (Syuisyintai)
Barisan Pelopor (Syuisyintai) dimanfaatkan oleh para kamun nasionalis sebagai penyalur aspirasi nasionalisme dan memperkuat pertahanan pemuda melalui pidato-pidatonya.
c. Memanfatkan Chuo Sangi In (Badan Penasihat Pusat)
Badan ini dibentuk pada tanggal 5 September 1943. Para pemimpin Indonesia melalui Chuo Sangi In dimanfaatkan untuk menggembleng kedisiplinan.
2. Perjuangan Melalui Organisasi Islam Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)
Organisasi ini didirikan pada tanggal 21 September 1937. Organisasi ini dibentuk atas inisiatif kaum muslim dan perhatiannya banyak tertuju pada masalah politik dan akan menolak segala bentuk kolonisasi. Karena organisasi ini dianggap kurang memuaskan Jepang, maka pada bulan Oktober 1943 dibubarkan oleh Jepang.
3. Perjuangan Melalui Gerakan Bawah Tanah
Beberapa contoh perjuangan bawah tanah antara lain sebagai berikut :
a. Gerakan kelompok Sutan Syahrir
b. Gerakan kelompok Amir Syarifuddin
c. Golongan Persatuan Mahasiswa
d. Kelompok Sukarmi
e. Kelompok Pemuda Menteng 31
f. Golopngan Kaigun
4. Perjuangan Melalui Perlawanan Bersenjata
Perlawanan senjata yang dilakukan oleh rayat diberbagai daerah, yaitu :
a. Perlawanan rakyat di Cot Pleing (10 November 1942)
b. Perlawanan rakyat di Pontianak (16 November 1943)
c. Perlawanan rakyat di Sukamaneh, Singaparna, Jawa Barat (25 Februari 1944)
d. Perlawanan rakyat di Cidempet, kecamatan Lohbener, Indramayu (30 Juni 1944)
e. Perlawanan rakyat di Irian Jaya.
Perlawanan terjadi dibeberapa daerah di Irian Jaya, yaitu :
· Perlawanan rakyat di Biak (1944)
· Perlawanan rakyat di Pulau Yapen Selatan
· Perlawanan rakyat di Tanah Besar, daratan Irian (Papua)
5. Perlawanan Bersenjata yang dilakukan PETA
Perlawanan bersenjata dilakukan oleh pasukan PETA di berbagai daerah, yaitu :
a. Perlawanan PETA di Blitar (29 Februari 1945)
b. Perlawanan PETA di Meureudu, Aceh (November 1944)
c. Perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap ( April 1945)
5. Dampak Penduduk Jepang di Indonesia
a. Bidang Politik
Sebetulnya advokasi memperjuangkan korban-korban kejahatan Jepang dalam Perang Dunia II sudah berlangsung lama, dimana pertama kali ditemukan kasus ianfu pada tahun 1992 oleh Pak Koichi Kimura yang kemudian terus bergulir.
Dan pemerintah Indonesia mulai sadar terhadap kasus ianfu ini. Selanjutnya pada tahun 1993 ada Asosiasi Masyarakat Jepang datang ke Indonesia untuk meminta masukan ke beberapa NGO di Indonesia yang waktu itu adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Jakarta Lawyers Club. Dan kemudian terus bergulir ke media dan akhirnya sampai ke Departemen Sosial, yang sekarang adalah Kementerian Sosial. Dan kemensos telah membuat pernyataan di Harian Merdeka bahwa kasus ianfu harus digali. Semenjak itulah penelusuran kasus ianfu dimulai.
Pada saat yang sama sebenarnya juga dilakukan pendataan oleh korban romusha, yang ternyata terdapat + 17.000 romusha. Dan ianfu terdata dalam dua versi yaitu dari data LBH terdapat sejumlah 1156 dan Forum Komunikasi SCW sejumlah + 19.800 pada tahun 1996.
Di Indonesia, kasus ianfu mulai menghebohkan karena waktu itu Indonesia dan Jepang sedang membangun hubungan yang sangat baik setelah perjanjian 20 Januari 1958.
Ketika advokasi terus berjalan, dimana Pak Kimura yang saat itu dari pihak eksekutif Jepang memberikan dukungannya untuk melakukan misi besar pada saat berlangsungnya Tribunal Internasional. Sebelum tahun 2000 Pak Kimura dan Budi Harjono (LBH Yogya)serta dari Nursyahbani (Koalisi Perempuan) mulai melakukan advokasi, dari tingkatan lokal hingga internasional.
Sebenarnya menariknya kasus ini terjadinya fluktuatif / mengikuti dinami sosial yang berkembang. Karena memang isunya kurang dipahami sebagai isu berkaitan dengan politik. Sebagian besar menganggap hal tersebut sebagai masa lalu, masa perang, dan lain sebagainya.
Namun sebenarnya kasus ini bukan semata-mata kasus yang sudah basi, atau expired, tetapi ini berkaitan erat dengan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Untuk itu kasus ini terus diperjuangkan. Puncak perjuangan tersebut sebenarnya adalah sudah diajukannya Rancangan Undang-undang tentang ianfu di Jepang. Bagaimana elite politik Jepang sampai merespon kasus ini. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengetahui bagaimana kasus ianfu ini direspon dalam dinamika politik Jepang.
Bisa dikatakan sesungguhnya di Indonesia kasus ini sangat sunyi, akan tetapi di Jepang kasus ini sangat luar biasa panas. Begitu pula di Korea, dimana pada dua bulan yang lalu dilaksanakan 20 tahun Asian Solidarity. Namun di Indonesia menganggap kasus tersebut begitu banyak tidak mendukung suasana politiknya. Padahal ada tiga kasus besar yang terjadi berkaitan dengan Indonesia, yaitu romusha, heiho, dan ianfu.
b. Bidang Ekonomi
Sebetulnya advokasi memperjuangkan korban-korban kejahatan Jepang dalam Perang Dunia II sudah berlangsung lama, dimana pertama kali ditemukan kasus ianfu pada tahun 1992 oleh Pak Koichi Kimura yang kemudian terus bergulir.
Dan pemerintah Indonesia mulai sadar terhadap kasus ianfu ini. Selanjutnya pada tahun 1993 ada Asosiasi Masyarakat Jepang datang ke Indonesia untuk meminta masukan ke beberapa NGO di Indonesia yang waktu itu adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Jakarta Lawyers Club. Dan kemudian terus bergulir ke media dan akhirnya sampai ke Departemen Sosial, yang sekarang adalah Kementerian Sosial. Dan kemensos telah membuat pernyataan di Harian Merdeka bahwa kasus ianfu harus digali. Semenjak itulah penelusuran kasus ianfu dimulai.
Pada saat yang sama sebenarnya juga dilakukan pendataan oleh korban romusha, yang ternyata terdapat + 17.000 romusha. Dan ianfu terdata dalam dua versi yaitu dari data LBH terdapat sejumlah 1156 dan Forum Komunikasi SCW sejumlah + 19.800 pada tahun 1996.
Di Indonesia, kasus ianfu mulai menghebohkan karena waktu itu Indonesia dan Jepang sedang membangun hubungan yang sangat baik setelah perjanjian 20 Januari 1958.
Ketika advokasi terus berjalan, dimana Pak Kimura yang saat itu dari pihak eksekutif Jepang memberikan dukungannya untuk melakukan misi besar pada saat berlangsungnya Tribunal Internasional. Sebelum tahun 2000 Pak Kimura dan Budi Harjono (LBH Yogya)serta dari Nursyahbani (Koalisi Perempuan) mulai melakukan advokasi, dari tingkatan lokal hingga internasional.
Sebenarnya menariknya kasus ini terjadinya fluktuatif / mengikuti dinami sosial yang berkembang. Karena memang isunya kurang dipahami sebagai isu berkaitan dengan politik. Sebagian besar menganggap hal tersebut sebagai masa lalu, masa perang, dan lain sebagainya.
Namun sebenarnya kasus ini bukan semata-mata kasus yang sudah basi, atau expired, tetapi ini berkaitan erat dengan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Untuk itu kasus ini terus diperjuangkan. Puncak perjuangan tersebut sebenarnya adalah sudah diajukannya Rancangan Undang-undang tentang ianfu di Jepang. Bagaimana elite politik Jepang sampai merespon kasus ini. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengetahui bagaimana kasus ianfu ini direspon dalam dinamika politik Jepang.
Bisa dikatakan sesungguhnya di Indonesia kasus ini sangat sunyi, akan tetapi di Jepang kasus ini sangat luar biasa panas. Begitu pula di Korea, dimana pada dua bulan yang lalu dilaksanakan 20 tahun Asian Solidarity. Namun di Indonesia menganggap kasus tersebut begitu banyak tidak mendukung suasana politiknya. Padahal ada tiga kasus besar yang terjadi berkaitan dengan Indonesia, yaitu romusha, heiho, dan ianfu.
c. Bidang Pendidikan
Pada zaman kolonial pemerintah Belanda menyediakan sekolah yang beraneka ragam bagi orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Ciri yang khas dari sekolah-sekolah ini ialah tidak adanya hubungan berbagai ragam sekolah itu. Namun lambat laun, dalam berbagai macam sekolah yang terpisah-pisah itu terbentuklah hubungan-hubungan sehingga terdapat suatu sistem yang menunjukkan kebulatan. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia semula terbatas pada pendidikan rendah, akan tetapi kemudian berkembang secara vertical sehingga anak-anak Indonesia, melalui pendidikan menengah dapat mencapai pendidikan tinggi, sekalipun melalui jalan yang sulit dan sempit.
Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis di bawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Nederland maupun di Hindia Belanda. Selain itu kejadian-kejadian di dunia luar, khususnya yang terjadi di Asia, mendorong dipercepatnya pengembangan sistem pendidikan yang lengkap yang akhirnya, setidaknya dalam teori, memberikan kesempatan kepada setiap anak desa yang terpencil untuk memasuki perguruan tinggi. Dalam kenyataan hanya anak-anak yang mendapat pelajaran di sekolah berorientasi Barat saja yang dapat melanjutkan pelajarannya, sekalipun hanya terbatas pada segelintir orang saja.
d. Bidang Kebidayaan
Pada masa pendudukan Jepang Indonesia tertutup ke dunia luar maupunke dalam wilayah Indonesia, sehingga pada masa itu Indonesia sangat terisolasidari hubungan dengan dunia luar dan dapat dikatakan, bahwa seluruh komunikasidikendalikan oleh pemerintah. Demikian juga komunikasi di dalam Indonesiasendiri tertutup, misalnya antarpulau Sumatra, Jawa, Kalimantan dan lain-lain.Maka untuk menyebarluaskan pemakaian bahasa Indonesia dilakukan melaluisurat kabar-surat kabar dan radio. Pada masa pendudukan Jepang bahasaIndonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat akibat kebijakan Jepangpada masa itu, diantaranya adalah :a.Pelarangan penggunaan bahasa Belanda dari dunia perguruan tinggimaupun sekolah- sekolah, maupun perkantoran dan dari pergaulan sehari-hari memberikan kesempatan yang baik bagi pemakaian dan pengem-bangan bahasa Indonesia.b.Pelarangan bagi orang Belanda memakai bahasanya sendiri. Yangmelanggar dapat dituduh membantu musuh (Belanda, Amerika Serikat danInggris). Seperti diketahui, pada masa penjajahan Belanda, bahasa Belandamenjadi bahasa resmi di bidang pemerintahan. Larangan pemakaian bahasaBelanda yang dilakukan oleh pemerintah Jepang sangat keras, sehinggaboleh dikatakan di semua toko, rumah makan, perusahaan, perkumpulandan lain-lainnya papan nama atau papan iklan yang Berbahasa Belandadiganti dengan yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Jepang.c.Film atau gambar-gambar yang memakai bahasa Belanda dilarang beredar.Sedangkan mengenai penggunaan bahasa Jepang boleh digunakan dimanasaja baik di sekolah-sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari, hal ini sangatberbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda, dimana bahasa Belanda hanyadiberikan pada sekolah-sekolah tertentu dan tidak semua orang Indonesia
e. Bidang Kebudayaan
diizinkan memakai bahasa Belanda terhadap orang Belanda. Bahkan pemerintahpendudukan Jepang melakukan langkah-langkah untuk pemakaian bahasa Jepang untuk menggantikan bahasa Belanda diantaranya :a.Semua sekolah yang dibuka kembali oleh Jepang, diberi mata pelajaranbahasa Jepang.b.Terdapat sekolah-sekolah khusus untuk pengajaran bahasa Jepang.c.Pelajaran bahasa Jepang juga disiarkan melalui radio-radio pemerintahpendudukan Jepang.d.Jepang juga menerbitkan Kana Jawa Shinbun, yang memakai bahasa Jepang dengan mempergunakan huruf katakana
Disebutkan bahwa tujuanutama daripada surat kabar itu adalah untuk menyebarluaskan bahasa Jepangdan meningkatkan pengetahuan membaca dan menulis bagi rakyat Jawa.e.Jepang mendatangkan beratus-ratus orang guru bahasa Jepang ke AsiaTenggara, termasuk ke Indonesia, untuk mengajar ke Jepang. Sebaliknyaorang Jepang mempelajari bahasa Indonesia secukupnya untuk berkomunikasi langsung dengan orang Indonesia, dan dengan pengetahuanbahasa yang minim itu, mereka dapat menjelajah sampai ke pelosok-pelosok Indonesia.Bahasa Indonesia maju dengan amat pesat karena diharuskan dipakai disekolah-sekolah, perguruan tinggi dan dalam pergaulan sehari-hari. Perkembangan bahasa Indonesia ketika itu boleh dikatakan dipaksakan, agar dalam waktu secepat-cepatnya menjadi alat komunikasi yang dapat digunakan keseluruh pelosok untuk semua bidang. Pemerintah pendudukan Jepang ber-maksud untuk mengerahkan seluruh tenaga bangsa Indonesia guna Perang AsiaTimur Raya sampai dari desa-desa yang jauh terpencil sekalipun, mereka me-rasa perlu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia akhirnya meluaspenggunaannya ke segala penjuru Nusantara, sedangkan semakin banyak orangIndonesia mengalami suatu perasaan yang selama ini belum dikenalnya denganmendalam yaitu perasaan nasionalisme melalui penggunaan bahasa Indonesia.Bertambah lama jalannya perang, bertambah banyak orang Indonesia memakaibahasa Indonesia, maka bertambah kuat pulalah terasa hubungan antarasesamanya. Bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi serta wahana integrasibangsa Indonesia.
f. Bidang Sosial
Pendudukan Jepang di Indonesia telah merobek-robek sendi-sendi nilai ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena menguras harta dan tenaga rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia merasakan malapetaka baru dengan merasakan penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia merasakan kekurangan pangan dan sandang yang kemudian mengakibatkan kelaparan dan kematian serta penderitaan moral .
· Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas yaitu :
1. Menghapuskan pengaruh Barat dikalangan rakyat Indonesia
2. Memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya
Jepang melakukan propaganda yang intensif untuk menyakinkan rakyat Indonesia bahwa bangsa Jepang adalah saudara tua seperjuangan melawan Barat. Namun kenyataannya semua tindakan dan perlakukan menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia. Politik Jepang untuk mengatur ekonomi masyarakat terwujud dalam politik penyerahan padi secara paksa yang berakibat kemiskinan endemis, menurunnya derajat kesehatan, dan meningkatnya angka kematian serta berbagai penderitaan fisik dalam pengerahan tenaga kerja romusa , perekrutan pemuda dan masyarakat desa dalam latihan kemiliteran untuk kemenangan perang Asia Timur Raya.
Pada awal pendudukan Jepang , mengambil dua langkah penting , yaitu pertama menstabilkan kondisi ekonomi yang terlihat dari upayanya untuk menguasai inflasi ekonomi dengan menetapkan patokan harga bagi sebagian besar barang dan menangani dengan keras penimbun barang. Kedua Jepang mengeluarkan aturan produk hukum baru sesuai dengan kepentingan pendudukan Jepang di Indonesia. Selama pendudukan Jepang mengekang berbagai organisasi di Indonesia. Dengan kaum nasionalis diadakan kerjasama dengan tujuan bersatu dan berdiri sepenuhnya dibelakang Jepang serta memperlancar pekerjaan pemerintahan militer. Jepang menyuruh kaum nasionalis untuk turut aktif didalam pemerintahan Gunsei. Dalam pemerintahan Gusei ini muncul tokoh seperti Ir. Soekarno.
g. Bidang Birokrasi
· Kekuasaan Jepang di Indonesia di pegang oleh kalangan militer yaitu Angkatan Darat (Rikugun) dan Angkatan Laut (Kaigun)
· Sistem pemerintahan diatur berdasar aturan militer
· Orang-orang Indonesia mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih penting dari sebelumnya yang hanya dipegang oleh orang Belanda, dengan masih dalam pengawasan Jepang.
h. Bidang Militer
Sesudah pendudukan militer Jepang mulai berkuasa, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan dan berlaku terhadap bekas jajahan Hindia-Belanda. Pertama, Jepang berusaha menghapuskan semua pengaruh Barat di dalam masyarakat Indonesia. Kedua, segala kekuatan dimobilisasi untuk mendorong tercapai kemenangan perang Asia Timur Raya. Dengan demikian, pendidikan pun diarahkan pada tujuan yang dianggapnya suci, yaitu untuk mencapai kemakmuran bersama
Asia Timur Raya dengan Jepang yang bertindak sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, segala kekuatan dan sumber-sumber yang ada diarahkan pada peperangan dan guna mencapai tujuan Jepang.
Pada awalnya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya sikap baik itu berubah sedikit demi sedikit menampakkan wajah aslinya. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang sebenarnya bukan untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan Indonesia, melainkan demi kepentingan dan tujuan perang Jepang semata. Tetapi setelah pemerintah Jepang mengetahui betapa besarnya hasrat bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan, maka dimulailah propaganda-propaganda tersebut seolah-olah demi kepentingan bangsa Indonesia.
Pemerintah militer Jepang berusaha terus untuk bekerja sama (kooperatif) dengan para pemimpin bangsa. Dengan cara ini diharapkan para pemimpin nasionalis dapat merekrut massa dengan mudah dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan hal tersebut, Jepang membentuk satu wadah yang dapat menghimpun orang-orang Indonesia guna menggalang kekuatan dalam menghadapi kekuatan Barat. Wadah itu di antaranya Gerakan Tiga A, Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa), Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Heiho, MIAI (Majelis Islam A la Indonesia), dan lain sebagainya.
Oleh karena para pemimpin bangsa semakin hari semakin tidak tahan menyaksikan penderitaan rakyat, maka mereka mulai menentang Jepang. Di antara mereka ada yang berani mengobarkan perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata melawan Jepang terjadi di berbagai daerah antara lain di daerah Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dan Tengku Abdul Hamid, di daerah Jawa Barat yang dipimpin oleh K.H. Zaenal Mustafa dan H. Madriyas.
B. Upaya Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia
1. Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Keadaan Jepang menjelang akhir kekuasaannya, yaitu:
v Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik sebab Pulau Saipan jatuh ke tangan Amerika Serikat Juli 1944, hal ini adalah sebuah ancaman.
v Dalam berbagai peperangan Jepang selalu mengalami kekalahan.
v Tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Kaiso, memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia untuk menarik simpati rakyat selain itu setiap kantor diperkenalkan mengibarkan bendera merah putih meskipun harus berdampingan dengan bendera Jepang.
v 1 Maret 1945, Jendral Kumakichi Harada membentuk badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tujuan dari BPUPKI adalah untuk mempersiapkan hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Dengan anggota sebanyak 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia dan 7 orang bangsa Jepang. Ketuanya, KRT Radjiman Widyadiningrat, dan wakilnya, R. Surono dan satu orang dari Jepang
v BPUPKI diresmikan pada 29 Mei 1945 ditandai dengan pembukaan SIDANG I yang berlangsung dari 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dimana dalam sidang ini membicarakan mengenai falsafah dasar negara Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan PANCASILA. Tokoh-tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara tersebut adalah Muh. Yamin, Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno.
ü Sidang tanggal 29 Mei 1945
Muh Yamin, mengusulkan rumusan “Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat”
ü Sidang tanggal 31 Mei 1945
Dr. Supomo, mengusulkan rumusan “Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial”
ü Sidang tanggal 1 Juni 1945
Ir. Sukarno, mengajukan rumusan“Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/ Peri Kemanusiaan, Mufakat/ Demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa yang dikemukakan Sukarno tersebut dikenal dengan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni di kenal sebagai hari lahirnya Pancasila.
v Sidang BPUPKI yang kedua akan diselenggarakan bulan Juli 1945 sebelum masa reses pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia Sembilan/Panitian Kecil menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan “PIAGAM DJAKARTA” yang kemudian menjadi Mukadimah Undang-undang Dasar 1945.
v ISI PIAGAM DJAKARTA, adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
v Pada 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Iinkai dibentuk untuk mengganti BPUPKI. PPKI beranggotakan 21 orang dengan Ketua, Ir. Soekarno dan Wakilnya, Moh. Hatta. PPKI kemudian ditambah keanggotanya menjadi 27 orang tanpa seijin Jepang.
v Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 orang tokoh Indonesia yaitu Soekarno, Hatta, Radjiman Widyodiningrat berangkat ke Saigon/ Dalat di Vietnam Selatan untuk memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara Marsekal Terauchi guna menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Dimana disepakati bahwa wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas jajahan Belanda.
2. Landasan Dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Landasan dasar nasional kemerdekaan Indonesia tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok isi pembukaan UUD 1945 adalah :
a. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadialan.
b. Dan perjuangan kemerdekaan itu telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
c. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
d. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada:
Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Landasan dasar Internasional kemerdekaan Indonesia sebagai bukti tentang hak-hak dari segala bangsa yang ada di muka bumi dapat kita lihat dalam deklarasi-deklarasi atau piagam-piagam bersejarah seperti :
1. Piagam Atlantik (Atlantic Charter), 14 Agustus 1941 yang ditandatangani oleh presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Isi dari piagam ini adalah :
a. tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan dari penduduk asli.
b. Setiap bangsa berhak menentukan dan menetapkan nasib sendiri.
c. Setiap bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan.
2. Piagam San Francisco, merupakam piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara yang pertama menjadi anggota PBB. Dalam piagam ini disebutkan :
“ … kami akan menegak keyakinan akan dasar-dasar hak manusia sebagai manusia sesuai dengan harkat dan derajat manusia berdasarkan atas hak-hak yang sama … serta berusaha memajukan rakyat dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam suasana kemerdekaan yang lebih luas”.
Berdasarkan kedua landasan dasar tersebut, maka bangsa Indonesia berhak menjadi suatu negara yang merdeka, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia mempunya kedudukan yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
Perumusan naskah proklamasi Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti “transfer of power”.
Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 – 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di laksamana Tadashi Maeda, penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.
Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.
Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.
Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Isi Teks Proklamasi
Isi teks proklamasi kemerdekaan yang singkat ini adalah:
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta
Di sini ditulis tahun 05 karena ini sesuai dengan tahun Jepang yang kala itu adalah tahun 2605.
3. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan merupakan pengumumam kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Pengumuman akan adanya kemerdekaan tersebut sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada rakyat dari Negara yang bersangkutan namun juga kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di muka bumi ini.
“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain- lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.
Dua kalimat pendek itu sarat makna. Pemilihan kata-katanya cermat. Perhatikan kata kerja kedua kalimat itu. Pada kalimat pertama, kata kerja menyatakan (to declare) dapat mengundang pertanyaan apakah kemerdekaan memang dapat dinyatakan begitu saja? Secara ringan kita tentu akan menjawabnya “ya”, tetapi tidak pada 59 tahun lalu. Secara politis dan militer, situasi menjelang detik-detik proklamasi tidak mudah karena secara de facto Indonesia masih di bawah pendudukan militer Jepang. Sejak Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, secara de jure semua daerah pendudukan Jepang beralih kepada tentara sekutu.
Para perancang naskah Proklamasi memilih kata “pemindahan kekuasaan”. Mengapa tidak dipilih, misalnya, kata “serah terima”? Pemilihan kata “pemindahan” merupakan konsekuensi logis dari makna kalimat pertama, bahwa kemerdekaan yang dinyatakan itu adalah hak kita. Kata “memindahkan” merupakan tindak sepihak. Karena itu kita tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa.
Berbeda dengan pengertian “serah terima”, yang merupakan tindakan dua pihak, antara yang menyerahkan dan yang menerima. Yang belakangan ini sejalan dengan konsepsi kemerdekaan atas persetujuan (by agreement) yang diinginkan negara-negara penjajah. Kalau konsep ini yang diterima, maka seperti dikatakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda van Mook pada 1942, Indonesia memerlukan 100 tahun lagi untuk merdeka, berarti tahun 2042 dan itu masih 34 tahun dari sekarang!
Karena perbedaan konsepsi atas kemerdekaan itulah, kita tidak pernah nyaman dengan penggunaan istilah “penyerahan kedaulatan” berdasar hasil Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949. Konsepsi “serah terima” kekuasaan sebenarnya bertentangan dengan makna Proklamasi.
Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai makna tersendiri bagai bangsa Indonesia, yaitu:
a. Apabila dilihat dari sudut hukum, proklamasi merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatanan hukum nasional (Indonesia) danmenghapuskan tatanan hukum kolonial.
b. Apabila dilihat dari sudut politik ideologis, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membentuk Negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh.
c. Proklamasi merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan
d. Proklamasi menjadi alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan.
e. Proklamasi merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, pemberi inspirasi, dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di semua lapangan di setiap keadaan.
f. Berdiri Negara Baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya selama beratus-ratus tahun secara berturut-turut Indonesia dalam kekuasaan penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang. Baru sejak merdeka, Indonesia secara resmi memiliki negaara sendiri.
g. Tata hokum dan Tata Negara Baru, yaitu tata hukumdan Negara. Artinya sebelumproklamasi menggunakan tata hokum dan Negara milik penjajah. Sejak proklamasi, Indonesia secara resmi memiliki tata hokum dan Negara sendiri.
4. Sambutan Rakyat
a. Sambutan Di Tingkat Pusat
Setelah berhasil merumuskan teks proklamasi Bung Karno berpesan kepada para pemimpin yang bekerja pada pers dan kantor berita, terutama B.M Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Semua alat komunikasi yang ada dipergunakan untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi yang telah menyebar ke seluruh kota Jakarta, segera disebarluaskan ke seluruh dunia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio Kantor Waidan. Untuk itu F. Wuz (seorang markonis) menyiarkan berita proklamasi berturut-turut setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti walaupun dilarang oleh pihak Jepang.
Sedangkan pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita proklamasi dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar radio disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Namun pemuda tidak kehilangan akal dengan membuat pemancar baru dengan bantuan beberapa orang teknisi radio yang diambil dari Kantor Berita Domei. Di Menteng 31 para pemuda berhasil merakit pemancar baru dengan kode panggilan DJK I. dari sinilah berita Proklamasi Kemerdekaan terus disiarkan. Selain itu juga lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan UUD Negara Republik Indonesia. Demikianlah sambutan masyarakat dan usaha-usaha para pemuda di pusat dalam menyebarluaskan berita proklamasi ke seluruh pelosok Tanah Ai
b. Sambutan Di Tingkat Daerah
Rakyat menyambut berita proklamasi dengan semangat perjuangan yang tinggi, dibuktikan dengan pelucutan senjata tentara Jepang, pengambilan kekuasaan, semangat membara untuk terus berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Disamping melalui siaran radio, surat selebaran, berita proklamasi secara resmi juga dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri Sidang PPKI dan menyaksikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, yaitu :
• Teuku Muhammad Hassan (diangkat menjadi Gubernur Sumatera)
• Sam Ratulangi (diangkat menjadi Gubernur Sulawesi)
• Ketut Pujo (diangkat menjadi Gubernur Nusa Tenggara)
• P. Mohammad Noor (diangkat menjadi Gubernur Kalimantan)
Kedatangan para utusan di daerah masing-masing disambut dengan penuh kegembiraan dan diikuti berbagai upacara yang meriah.
Untuk menghimpun kekuatan maka para pemuda segera membentuk badan-badan perjuangan. Tekad perjuangan kaum muda diasalurkan melaui Komite Van Aksi. Van Aksi mempelopori pengambilalihan kekuasaan dan pelucutan senjata sehingga terjadi pertempuran-pertempuran sengit antara pemuda Indonesia dan Jepang di berbagai daerah berikut ini :
1) Jakarta
Pada tanggal 19 September 1945 di Jakrta berlangsung rapat umum di Lapangan Ikada dalam rangka unjuk rasa semangat kemerdekaan. Rapat tersebut mendapi ancaman dari tentara Jepang. Akibatnya sikap antipati yang ditunjukan Jepang beberapa hari kemudian para pejuang BKR dan pemuda menyerbu gudang senjata Jepang di Cilandak.
2) Bandung
Para pemuda dan kaum buruh mengadakan perampasan senjarta baik digudang maupun pabrik senjata di Lapangan Terbang Andir. Disamping itu, para pelajar dan pemuda mantan Peta mberhasil melucuti senjata pasukan panser Jepang.
3) Surabaya
Rakyat dipelopori BKR merebut komplek penyimpangan senjata Jepang dan pemancar radio di Embong Malang.
4) Semarang (Pertempuran 5 Hari Di Semarang)
Pada tanggal 15-20 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pejuang Indonesia dan Jepang yang dikenal dengan peristiwa Pertempuran Lima Hari di Semarang. Peristiwa ini diawali dengan adanya desas-desus bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum penduduk di Candi. Untuk membuktikan kebenaran desas-desus tersebut. Dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Semarang melakukan pemeriksaan. Pada saat sedang memeriksa sumber air tersebut, dr. Karyadi ditembak Jepang. Gugurnya dr,. Karyadi menimbulakn kemarahan penduduk Semarang sehingga terjadi pertempuran. Pertempuran ini banyak menimbulakn korban jiwa di kedua belah pihak. Dipihak semarang sekitar 2.000 orang gugur dan dari pihak Jepang 100 orang tentaranya juga tewas. Untuk mengenang peristiwa di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda Semarang itu, untuk mengenang jasa dr. Karyadi, namanya diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit umum di Semarang.
5) Aceh
Di Aceh, setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia para pemuda berhasil merebut beberapa kota, diantaranya adalah Bireun. Jepang bermaksud merebut kota itu kemudian kembali mengerahkan pasukan dari Lhokseumawe, tetapi para pemuda berhasil mencegatnya di Krueng Panjoe. Pertempuran itu berlangsung sengit yang mengakibatkan 28 orang Jepang tewas dan senjata mereka dirampas (24 November 1945).
6) Surakarta
Markas Kampetai di Surakarta dikepung oleh rakyat. Pertempuran sengit pun terjadi. Seorang pemuda bernama Arifin gugur. Untuk mengenang jasa Arifin di abadikan menjadi nama sebuah Jembatan di Surakarta.
Jepang 1942-1945
Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.
Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Jepang membentuk persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau 独立準備調査会 (Dokuritsu Junbi Chōsakai?) dalam bahasa Jepang. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI yg tugasnya menyiapkan kemerdekaan.
Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang.
Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur, tanggal 7 Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya/Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 Divisi Infantri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor.
Hari minggu pagi tanggal 7 Desember 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam dua gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menenggelamkan dua kapal perang besar serta merusak 6 kapal perang lain. Selain itu pemboman Jepang tesebut juga menghancurkan 180 pesawat tempur Amerika. Lebih dari 2.330 serdadu Amerika tewas dan lebih dari 1.140 lainnya luka-luka. Namun tiga kapal induk Amerika selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang.
Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hndia-Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama.
Ke Indonesia
A. Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di Indonesia dengan berlangsungnya perang Dunia kedua di kawasan Asia Pasifik, (1941-1945) Jepang berambisi untuk menguasai negara-negara Asia dan merebutnya dari negara-negara imperalis barat. Tujuannya selain untuk kepentingan supremasi (keunggulan dan kekuasaan) Jepang juga menjadikan daerah-daerah di asia sebagai tempat menanamkan modal, serta memasarkan hasil industrinya. Sejak awal abad 20 Jepang telah menjadi negara industri dan mulai melaksanakan imperialisme modern saat itu Jepang berhasil menduduki korea dan cina. Negara raksasa cina didudukinya pada tahun 1937.
Ketika Jepang menduduki indocina, pada juli 1941 AS tidak menyetujui tindakan tersebut. Tindakan protes AS dilakukan dengan menghentikan penjualan karet, baja lemepngan, minyak bumi dan lain-lain yang sangat dibutuhkan jepang. Jepang memutuskan untuk menyerang daerah-daerah koloni eropa di Asia Tenggara tujuannya untuk memperoleh barang-barang kebutuhan perang.
Dengan itu Jepang yakin bahwa serangan tersebut menimbulkan perang dengan as. Jepang mendahului serangan terhadap pearl habour, hawaii. Pada 7-12-1941. setelah menghancurkan pearl harbour, Jepang meneruskan serangan ke filifina pada 10 Desember 1941 dan berhasil menduduki luzon dan batoon, lalu pada tanggal 16 Desember berhasil menduduki burma.
Akhirnya pada 11 januari Jepang mendarat di Indonesia yaitu dirasakan kalimantan timur dan berhasil menduduki pulau kalimantan. Dari kalimantan Jepang meneruskan serangannya ke jawa sebagai pusat bertahan belanda, dan mulai menduduki daerah-daerah lainnya.
1. Masuknya Jepang ke Wilayah Indonesia
Tentu, kalian masih ingat bahwa Jepang dengan mudah berhasil menguasai daerah-daerah Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mengapa demikian? Karena:
a. Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941;
Negeri-negeri induk (Inggris, Perancis, dan Belanda) sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman;
Bangsa-bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang (Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang pelindung Asia) sehingga tidak memberi perlawanan. Bahkan, kehadiran Balatentara Jepang disambut dengan suka cita karena Jepang dianggap sebagai ‘saudara tua’ yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara Barat.
Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942, ketika Panglima Tertinggi Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung,. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut kedatangan balatentara Jepang dengan perasaan senang, perasaan gembira karena akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa Belanda.
Sebenarnya, semboyan Gerakan 3A dan pengakuan sebagai ‘saudara tua’ yang disampaikan Jepang merupakan tipu muslihat agar bangsa Indonesia dapat menerima kedatangan Balatentara Jepang. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang termasuk negara imperialis baru, seperti Jerman dan Italia. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Oleh karena itu, daerah jajahan menjadi sangat penting artinya bagi kemajuan industri Jepang. Apalah arti kemajuan industri apabila tidak didukung dengan bahan mentah (baku) yang cukup dengan harga yang murah dan pasar barang hasil industri yang luas.
Dengan demikian, jelas bahwa tujuan kedatangan Balatentara Jepang ke Indonesia adalah untuk menanamkan kekuasaannya, untuk menjajah Indonesia. Artinya, semboyan Gerakan 3A dan pengakuan sebagai ‘saudara tua’ merupakan semboyan yang penuh kepalsuan. Hal itu dapat dibuktikan dari beberapa kenyataan yang terjadi selama pendudukan Balatentara Jepang di Indonesia. Bahkan, perlakuan pasukan Jepang lebih kejam sehingga bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan. Sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang untuk kepentingan peperangan dan industri Jepang, melalui berbagai cara berikut:
a. Tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan romusha. Romusha adalah tenaga kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan pemerintah pendudukan Jepang. Banyak rakyat kita yang meninggal ketika menjalankan romusha, karena umumnya mereka menderita kelaparan dan berbagai penyakit
b. Para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah Balatentara Jepang
c. Hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang.
2. Penjajahan Jepang di Indonesia
Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang.
Terjadinya perang pasifik sangat berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hndia-Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Penjajahan Jepang di Indonesia
* 8 Maret 1942 Jepang mendarat di Kalimantan untuk menguasai sumber minyak mentah
* Tanggal 9 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang. Penyerahan di Kalijati, Subang, Jabar.
* Pihak Belanda:Letjen Ter Porten
* Pihak Jepang Letjen Hitoshi Imamura
* Saat dikuasai Jepang Indonesia dibagi dua :
1. P. Jawa dan Sumatra di bawah komando angkatan darat, berpusat di
Jakarta
2. Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Ujung Pandang
Propaganda Jepang:
1. Gerakan 3A:
Jepang pemimpin asia
Jepang pelindung asia
Jepang cahaya asia
2. Jepang adalah saudara tua Indonesia
3. Jepang membentuk Putera
4. Jepang bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan
3. Organisasi Bentuknya Jepang
Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)
Tawaran kerja sama yang ditawarkan pemerintahan Jepang pada masa itu, disambut hangat oleh para pemimpin bangsa. Sebab menurut perkiraan mereka, suatu kerja sama di dalam situasi perang adalah cara terbaik. Pada masa ini, muncul empat tokoh nasionalis yang dikenal dengan sebutan Empat Serangkai, mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hattta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara. Empat tokoh nasionalis ini lalu membentuk sebuah gerakan baru yang dinamakan Pusat Tenaga Rakyat (Putera).Putera resmi didirikan pada tanggal 16 April 1943. Gerakan yang didirikan atas dasar prakarsa pemerintah Jepang ini bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan kaum intelektual agar dapat mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk usaha perang negara Jepang. Gerakan ini ini tidak dibiayai pemerintahan Jepang. Walaupun demikian, pemimpin bangsa ini mendapat kemudahan untuk menggunakan fasilitas Jepang yang ada di Indonesia, seperti radio dan koran. Dengan cara ini, para pemimpin angsa dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Sebab, pada masa ini radio umum sudah banyak yang masuk ke desa-desa. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat Indonesia untuk menyambut kemerdekaan pada masa yang akan datang.
Gerakan Tiga A
Gerakan Tiga A yang memiliki tiga arti, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada awal gerakan ini dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang berjanji bahwa saudara tua nya ini dapat mencium aroma kemerdekaan.
Pada awal gerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia, tetapi akhirnya sikap baik itu berubah. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang sebenarnya bukan untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan Indonesia, melainkan demi kepentingan pemerintahan Jepang yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Tetapi setelah pemerintah Jepang mengetahui betapa besarnya pengharapan akan sebuah kemerdekaan, maka mulai dibuat propaganda-propaganda yang terlihat seolah-olah Jepang memihak kepentingan bangsa Indonesia.
Dalam menjalankan aksinya, Jepang berusaha untuk bekerja sama dengan para pemimpin bangsa (bersikap kooperatif). Cara ini digunakan agar para pemimpin nasionalis dapat merekrut massa dengan mudah dan pemerintah Jepang dapat mengawasi kinerja para pemimpin bangsa.
Tetapi gerakan ini tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan kurang mendapat simpati di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerja sama kepada tokoh-tokoh nasional Indonesia.
Dengan kerja sama ini, pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan dapat dibebaskan, di antaranya Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutan Syahrir, dan lain-lain.
Seinendan
Seinendan adalah organisasi semi militer yang didirikan pada tanggal 29 April 1943. Orang-orang yang boleh mengikuti organisasi ini adalah pemuda yang berumur 14-22 tahun. Tujuan didirikannya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan tangan dan kekuatannya sendiri. Tetapi, maksud terselubung diadakannya pendidikan dan pelatihannya ini adalah guna mempersiapkan pasukan cadangan untuk kepentingan Jepang di Perang Asia Timur Raya.
Fujunkai
Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Organisasi ini bertugas untuk mengerahkan tenaga perempuan turut serta dalam memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib. Dana wajib dapat berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak ataupun keperluan-keperluan lainnya yang digunakan untuk perang.
MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia)
Golongan nasionalis Islam adalah golongan yang sangat anti Barat, hal itu sesuai dengan apa yang diinginkan Jepang. Jepang berpikir bahwa golongan ini adalah golongan yang mudah dirangkul. Untuk itu, sampai dengan bulan Oktober 1943, Jepang masih mentoleransi berdirinya MIAI. Pada pertemuan antara pemuka agama dan para gunseikan yang diwakili oleh Mayor Jenderal Ohazaki di Jakarta, diadakanlah acara tukar pikiran. Hasil acara ini dinyatakan bahwa MIAI adalah organisasi resmi umat Islam. Meskipun telah diterima sebagai organisasi yang resmi, tetapi MIAI harus tetap mengubah asas dan tujuannya. Begitu pula kegiatannya pun dibatasi. Setelah pertemuan ini, MIAI hanya diberi tugas untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam dan pembentukan Baitul Mal (Badan Amal). Ketika MIAI menjelma menjadi sebuah organisasi yang besar maka para tokohnya mulai mendapat pengawasan, begitu pula tokoh MIAI yang ada di desa-desa.
Lama kelamaan Jepang berpikir bahwa MIAI tidak menguntungkan Jepang, sehingga pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan, lalu diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan dipimpin oleh K.H Hasyim Asy’ari, K.H Mas Mansyur, K.H Farid Ma’ruf, K.H. Hasyim, Karto Sudarmo, K.H Nachrowi, dan Zainul Arifin sejak November 1943.
Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)
Selang beberapa waktu, ternyata pemerintah Jepang mulai menyadari bahwa, gerakan Putera lebih banyak menguntungkan rakyat Indonesia dan kurang menguntungkan pihaknya. Untuk itu, Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk penghimpunan tenaga rakyat, baik secara lahir ataupun batin sesuai dengan hokosisyin (semangat kebaktian). Adapun yang termasuk semangat kebaktian itu di antaranya: mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti.
Organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Berarti, organisasi ini diintegrasikan ke dalam tubuh pemerintah. Organisasi ini mempunyai berbagai macam hokokai profesi, di antaranya Izi hokokai (Himpunan Kebaktian Dokter), Kyoiku Hokokai (Himpunan Kebaktian Para Pendidik), Fujinkai (Organisasi Wanita), Keimin Bunka Syidosyo (Pusat Budaya) dan Hokokai Perusahaan.
Struktur kepemimpinan di dalam Jawa Hokokai ini langsung dipegang oleh Gunseikan, sedangkan di daerah dipimpin oleh Syucohan (Gubernur atau Residen). Pada masa ini, golongan nasionalis disisihkan, mereka diberi jabatan baru dalam pemerintahan, akan tetapi, segala kegiatannya memperoleh pengawasan yang ketat dan segala bentuk komunikasi dengan rakyat dibatasi.
Keibodan
Organisasi ini didirikan bersamaan dengan didirikannya Seinendan, yaitu pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 26 45 tahun. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membantu polisi dalam menjaga lalu lintas dan melakukan pengamanan desa.
Heiho
Anggota Heiho adalah para prajurit Indonesia yang ditempatkan pada organisasi militer Jepang. Mereka yang tergabung di dalamnya adalah para pemuda yang berusia 18-25 tahun.
Pembentukan BPUPKI dan PPKI
Kekalahan-kekalahan yang diterima Jepang, membuat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jepang turut melemah. Mulai awal tahun 1943, di bawah perintah Perdana Menteri Tojo, pemerintahan Jepang diperintahkan untuk memulai penyelidikan akan kemungkinan memberi kemerdekaan terhadap daerah-daerah pendudukannya. Untuk itu, kerja sama dengan bangsa Indonesia mulai diintensifkan dan mengikutsertakan wakil Indonesia, seperti Soekarno dalam parlemen Jepang.
Pada tahun 1944, kedudukan Jepang semakin terjepit. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pengaruh Jepang di negara-negara yang didudukinya, Perdana Menteri Koiso mengeluarkan Janji Kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada (pemimpin militer di Jawa) mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting dan perlu bagi pembentukan negara Indonesia, misalnya saja hal-hal yang menyangkut segi ekonomi dan politik.
BPUPKI ternyata tidak bertahan lama. Dalam perkembangan berikutnya, BPUPKI dibubarkan, lalu diganti dengan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini diresmikan sesuai dengan keputusan Jenderal Terauchi, yaitu seorang panglima tentara umum selatan, yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara pada tanggal 7 Agustus 1945.
Setelah itu, diadakanlah pertemuan antara Soekarno, M. Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat dengan Jenderal Terauchi di Dalat. Di dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda.
4. Perlawanan Rakyat Terhadap Jepang
Menghadapi keadaan yang serba sulit maka para pemimpin bangsa Indonesia berjuang dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Adapun bentuk perlawanan terhadap Jepang adalah sebagai berikut :
1. Perjuangan Melalui Organisasi Bikinan Jepang.
a. Memanfaatkan Gerakan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)
Gerakan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Tujuan Jepang membentuk PUTERA adalah agar kaum nasionalis dan intelektual menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Jepang. Namun oleh para pemimpin Indonesia, PUTERA justru dimanfaatkan untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang serta menggembleng mental dan semangat nasionalisme. Jepang memandang PUTERA lebih bermanfaat bagi kaum Indonesia, maka pada bulan April 1944, PUTERA dibubarkan oleh Jepang.
b. Memanfaatkan Barisan Pelopor (Syuisyintai)
Barisan Pelopor (Syuisyintai) dimanfaatkan oleh para kamun nasionalis sebagai penyalur aspirasi nasionalisme dan memperkuat pertahanan pemuda melalui pidato-pidatonya.
c. Memanfatkan Chuo Sangi In (Badan Penasihat Pusat)
Badan ini dibentuk pada tanggal 5 September 1943. Para pemimpin Indonesia melalui Chuo Sangi In dimanfaatkan untuk menggembleng kedisiplinan.
2. Perjuangan Melalui Organisasi Islam Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)
Organisasi ini didirikan pada tanggal 21 September 1937. Organisasi ini dibentuk atas inisiatif kaum muslim dan perhatiannya banyak tertuju pada masalah politik dan akan menolak segala bentuk kolonisasi. Karena organisasi ini dianggap kurang memuaskan Jepang, maka pada bulan Oktober 1943 dibubarkan oleh Jepang.
3. Perjuangan Melalui Gerakan Bawah Tanah
Beberapa contoh perjuangan bawah tanah antara lain sebagai berikut :
a. Gerakan kelompok Sutan Syahrir
b. Gerakan kelompok Amir Syarifuddin
c. Golongan Persatuan Mahasiswa
d. Kelompok Sukarmi
e. Kelompok Pemuda Menteng 31
f. Golopngan Kaigun
4. Perjuangan Melalui Perlawanan Bersenjata
Perlawanan senjata yang dilakukan oleh rayat diberbagai daerah, yaitu :
a. Perlawanan rakyat di Cot Pleing (10 November 1942)
b. Perlawanan rakyat di Pontianak (16 November 1943)
c. Perlawanan rakyat di Sukamaneh, Singaparna, Jawa Barat (25 Februari 1944)
d. Perlawanan rakyat di Cidempet, kecamatan Lohbener, Indramayu (30 Juni 1944)
e. Perlawanan rakyat di Irian Jaya.
Perlawanan terjadi dibeberapa daerah di Irian Jaya, yaitu :
· Perlawanan rakyat di Biak (1944)
· Perlawanan rakyat di Pulau Yapen Selatan
· Perlawanan rakyat di Tanah Besar, daratan Irian (Papua)
5. Perlawanan Bersenjata yang dilakukan PETA
Perlawanan bersenjata dilakukan oleh pasukan PETA di berbagai daerah, yaitu :
a. Perlawanan PETA di Blitar (29 Februari 1945)
b. Perlawanan PETA di Meureudu, Aceh (November 1944)
c. Perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap ( April 1945)
5. Dampak Penduduk Jepang di Indonesia
a. Bidang Politik
Sebetulnya advokasi memperjuangkan korban-korban kejahatan Jepang dalam Perang Dunia II sudah berlangsung lama, dimana pertama kali ditemukan kasus ianfu pada tahun 1992 oleh Pak Koichi Kimura yang kemudian terus bergulir.
Dan pemerintah Indonesia mulai sadar terhadap kasus ianfu ini. Selanjutnya pada tahun 1993 ada Asosiasi Masyarakat Jepang datang ke Indonesia untuk meminta masukan ke beberapa NGO di Indonesia yang waktu itu adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Jakarta Lawyers Club. Dan kemudian terus bergulir ke media dan akhirnya sampai ke Departemen Sosial, yang sekarang adalah Kementerian Sosial. Dan kemensos telah membuat pernyataan di Harian Merdeka bahwa kasus ianfu harus digali. Semenjak itulah penelusuran kasus ianfu dimulai.
Pada saat yang sama sebenarnya juga dilakukan pendataan oleh korban romusha, yang ternyata terdapat + 17.000 romusha. Dan ianfu terdata dalam dua versi yaitu dari data LBH terdapat sejumlah 1156 dan Forum Komunikasi SCW sejumlah + 19.800 pada tahun 1996.
Di Indonesia, kasus ianfu mulai menghebohkan karena waktu itu Indonesia dan Jepang sedang membangun hubungan yang sangat baik setelah perjanjian 20 Januari 1958.
Ketika advokasi terus berjalan, dimana Pak Kimura yang saat itu dari pihak eksekutif Jepang memberikan dukungannya untuk melakukan misi besar pada saat berlangsungnya Tribunal Internasional. Sebelum tahun 2000 Pak Kimura dan Budi Harjono (LBH Yogya)serta dari Nursyahbani (Koalisi Perempuan) mulai melakukan advokasi, dari tingkatan lokal hingga internasional.
Sebenarnya menariknya kasus ini terjadinya fluktuatif / mengikuti dinami sosial yang berkembang. Karena memang isunya kurang dipahami sebagai isu berkaitan dengan politik. Sebagian besar menganggap hal tersebut sebagai masa lalu, masa perang, dan lain sebagainya.
Namun sebenarnya kasus ini bukan semata-mata kasus yang sudah basi, atau expired, tetapi ini berkaitan erat dengan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Untuk itu kasus ini terus diperjuangkan. Puncak perjuangan tersebut sebenarnya adalah sudah diajukannya Rancangan Undang-undang tentang ianfu di Jepang. Bagaimana elite politik Jepang sampai merespon kasus ini. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengetahui bagaimana kasus ianfu ini direspon dalam dinamika politik Jepang.
Bisa dikatakan sesungguhnya di Indonesia kasus ini sangat sunyi, akan tetapi di Jepang kasus ini sangat luar biasa panas. Begitu pula di Korea, dimana pada dua bulan yang lalu dilaksanakan 20 tahun Asian Solidarity. Namun di Indonesia menganggap kasus tersebut begitu banyak tidak mendukung suasana politiknya. Padahal ada tiga kasus besar yang terjadi berkaitan dengan Indonesia, yaitu romusha, heiho, dan ianfu.
b. Bidang Ekonomi
Sebetulnya advokasi memperjuangkan korban-korban kejahatan Jepang dalam Perang Dunia II sudah berlangsung lama, dimana pertama kali ditemukan kasus ianfu pada tahun 1992 oleh Pak Koichi Kimura yang kemudian terus bergulir.
Dan pemerintah Indonesia mulai sadar terhadap kasus ianfu ini. Selanjutnya pada tahun 1993 ada Asosiasi Masyarakat Jepang datang ke Indonesia untuk meminta masukan ke beberapa NGO di Indonesia yang waktu itu adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Jakarta Lawyers Club. Dan kemudian terus bergulir ke media dan akhirnya sampai ke Departemen Sosial, yang sekarang adalah Kementerian Sosial. Dan kemensos telah membuat pernyataan di Harian Merdeka bahwa kasus ianfu harus digali. Semenjak itulah penelusuran kasus ianfu dimulai.
Pada saat yang sama sebenarnya juga dilakukan pendataan oleh korban romusha, yang ternyata terdapat + 17.000 romusha. Dan ianfu terdata dalam dua versi yaitu dari data LBH terdapat sejumlah 1156 dan Forum Komunikasi SCW sejumlah + 19.800 pada tahun 1996.
Di Indonesia, kasus ianfu mulai menghebohkan karena waktu itu Indonesia dan Jepang sedang membangun hubungan yang sangat baik setelah perjanjian 20 Januari 1958.
Ketika advokasi terus berjalan, dimana Pak Kimura yang saat itu dari pihak eksekutif Jepang memberikan dukungannya untuk melakukan misi besar pada saat berlangsungnya Tribunal Internasional. Sebelum tahun 2000 Pak Kimura dan Budi Harjono (LBH Yogya)serta dari Nursyahbani (Koalisi Perempuan) mulai melakukan advokasi, dari tingkatan lokal hingga internasional.
Sebenarnya menariknya kasus ini terjadinya fluktuatif / mengikuti dinami sosial yang berkembang. Karena memang isunya kurang dipahami sebagai isu berkaitan dengan politik. Sebagian besar menganggap hal tersebut sebagai masa lalu, masa perang, dan lain sebagainya.
Namun sebenarnya kasus ini bukan semata-mata kasus yang sudah basi, atau expired, tetapi ini berkaitan erat dengan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Untuk itu kasus ini terus diperjuangkan. Puncak perjuangan tersebut sebenarnya adalah sudah diajukannya Rancangan Undang-undang tentang ianfu di Jepang. Bagaimana elite politik Jepang sampai merespon kasus ini. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengetahui bagaimana kasus ianfu ini direspon dalam dinamika politik Jepang.
Bisa dikatakan sesungguhnya di Indonesia kasus ini sangat sunyi, akan tetapi di Jepang kasus ini sangat luar biasa panas. Begitu pula di Korea, dimana pada dua bulan yang lalu dilaksanakan 20 tahun Asian Solidarity. Namun di Indonesia menganggap kasus tersebut begitu banyak tidak mendukung suasana politiknya. Padahal ada tiga kasus besar yang terjadi berkaitan dengan Indonesia, yaitu romusha, heiho, dan ianfu.
c. Bidang Pendidikan
Pada zaman kolonial pemerintah Belanda menyediakan sekolah yang beraneka ragam bagi orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Ciri yang khas dari sekolah-sekolah ini ialah tidak adanya hubungan berbagai ragam sekolah itu. Namun lambat laun, dalam berbagai macam sekolah yang terpisah-pisah itu terbentuklah hubungan-hubungan sehingga terdapat suatu sistem yang menunjukkan kebulatan. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia semula terbatas pada pendidikan rendah, akan tetapi kemudian berkembang secara vertical sehingga anak-anak Indonesia, melalui pendidikan menengah dapat mencapai pendidikan tinggi, sekalipun melalui jalan yang sulit dan sempit.
Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis di bawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Nederland maupun di Hindia Belanda. Selain itu kejadian-kejadian di dunia luar, khususnya yang terjadi di Asia, mendorong dipercepatnya pengembangan sistem pendidikan yang lengkap yang akhirnya, setidaknya dalam teori, memberikan kesempatan kepada setiap anak desa yang terpencil untuk memasuki perguruan tinggi. Dalam kenyataan hanya anak-anak yang mendapat pelajaran di sekolah berorientasi Barat saja yang dapat melanjutkan pelajarannya, sekalipun hanya terbatas pada segelintir orang saja.
d. Bidang Kebidayaan
Pada masa pendudukan Jepang Indonesia tertutup ke dunia luar maupunke dalam wilayah Indonesia, sehingga pada masa itu Indonesia sangat terisolasidari hubungan dengan dunia luar dan dapat dikatakan, bahwa seluruh komunikasidikendalikan oleh pemerintah. Demikian juga komunikasi di dalam Indonesiasendiri tertutup, misalnya antarpulau Sumatra, Jawa, Kalimantan dan lain-lain.Maka untuk menyebarluaskan pemakaian bahasa Indonesia dilakukan melaluisurat kabar-surat kabar dan radio. Pada masa pendudukan Jepang bahasaIndonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat akibat kebijakan Jepangpada masa itu, diantaranya adalah :a.Pelarangan penggunaan bahasa Belanda dari dunia perguruan tinggimaupun sekolah- sekolah, maupun perkantoran dan dari pergaulan sehari-hari memberikan kesempatan yang baik bagi pemakaian dan pengem-bangan bahasa Indonesia.b.Pelarangan bagi orang Belanda memakai bahasanya sendiri. Yangmelanggar dapat dituduh membantu musuh (Belanda, Amerika Serikat danInggris). Seperti diketahui, pada masa penjajahan Belanda, bahasa Belandamenjadi bahasa resmi di bidang pemerintahan. Larangan pemakaian bahasaBelanda yang dilakukan oleh pemerintah Jepang sangat keras, sehinggaboleh dikatakan di semua toko, rumah makan, perusahaan, perkumpulandan lain-lainnya papan nama atau papan iklan yang Berbahasa Belandadiganti dengan yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Jepang.c.Film atau gambar-gambar yang memakai bahasa Belanda dilarang beredar.Sedangkan mengenai penggunaan bahasa Jepang boleh digunakan dimanasaja baik di sekolah-sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari, hal ini sangatberbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda, dimana bahasa Belanda hanyadiberikan pada sekolah-sekolah tertentu dan tidak semua orang Indonesia
e. Bidang Kebudayaan
diizinkan memakai bahasa Belanda terhadap orang Belanda. Bahkan pemerintahpendudukan Jepang melakukan langkah-langkah untuk pemakaian bahasa Jepang untuk menggantikan bahasa Belanda diantaranya :a.Semua sekolah yang dibuka kembali oleh Jepang, diberi mata pelajaranbahasa Jepang.b.Terdapat sekolah-sekolah khusus untuk pengajaran bahasa Jepang.c.Pelajaran bahasa Jepang juga disiarkan melalui radio-radio pemerintahpendudukan Jepang.d.Jepang juga menerbitkan Kana Jawa Shinbun, yang memakai bahasa Jepang dengan mempergunakan huruf katakana
Disebutkan bahwa tujuanutama daripada surat kabar itu adalah untuk menyebarluaskan bahasa Jepangdan meningkatkan pengetahuan membaca dan menulis bagi rakyat Jawa.e.Jepang mendatangkan beratus-ratus orang guru bahasa Jepang ke AsiaTenggara, termasuk ke Indonesia, untuk mengajar ke Jepang. Sebaliknyaorang Jepang mempelajari bahasa Indonesia secukupnya untuk berkomunikasi langsung dengan orang Indonesia, dan dengan pengetahuanbahasa yang minim itu, mereka dapat menjelajah sampai ke pelosok-pelosok Indonesia.Bahasa Indonesia maju dengan amat pesat karena diharuskan dipakai disekolah-sekolah, perguruan tinggi dan dalam pergaulan sehari-hari. Perkembangan bahasa Indonesia ketika itu boleh dikatakan dipaksakan, agar dalam waktu secepat-cepatnya menjadi alat komunikasi yang dapat digunakan keseluruh pelosok untuk semua bidang. Pemerintah pendudukan Jepang ber-maksud untuk mengerahkan seluruh tenaga bangsa Indonesia guna Perang AsiaTimur Raya sampai dari desa-desa yang jauh terpencil sekalipun, mereka me-rasa perlu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia akhirnya meluaspenggunaannya ke segala penjuru Nusantara, sedangkan semakin banyak orangIndonesia mengalami suatu perasaan yang selama ini belum dikenalnya denganmendalam yaitu perasaan nasionalisme melalui penggunaan bahasa Indonesia.Bertambah lama jalannya perang, bertambah banyak orang Indonesia memakaibahasa Indonesia, maka bertambah kuat pulalah terasa hubungan antarasesamanya. Bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi serta wahana integrasibangsa Indonesia.
f. Bidang Sosial
Pendudukan Jepang di Indonesia telah merobek-robek sendi-sendi nilai ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena menguras harta dan tenaga rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia merasakan malapetaka baru dengan merasakan penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia merasakan kekurangan pangan dan sandang yang kemudian mengakibatkan kelaparan dan kematian serta penderitaan moral .
· Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas yaitu :
1. Menghapuskan pengaruh Barat dikalangan rakyat Indonesia
2. Memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya
Jepang melakukan propaganda yang intensif untuk menyakinkan rakyat Indonesia bahwa bangsa Jepang adalah saudara tua seperjuangan melawan Barat. Namun kenyataannya semua tindakan dan perlakukan menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia. Politik Jepang untuk mengatur ekonomi masyarakat terwujud dalam politik penyerahan padi secara paksa yang berakibat kemiskinan endemis, menurunnya derajat kesehatan, dan meningkatnya angka kematian serta berbagai penderitaan fisik dalam pengerahan tenaga kerja romusa , perekrutan pemuda dan masyarakat desa dalam latihan kemiliteran untuk kemenangan perang Asia Timur Raya.
Pada awal pendudukan Jepang , mengambil dua langkah penting , yaitu pertama menstabilkan kondisi ekonomi yang terlihat dari upayanya untuk menguasai inflasi ekonomi dengan menetapkan patokan harga bagi sebagian besar barang dan menangani dengan keras penimbun barang. Kedua Jepang mengeluarkan aturan produk hukum baru sesuai dengan kepentingan pendudukan Jepang di Indonesia. Selama pendudukan Jepang mengekang berbagai organisasi di Indonesia. Dengan kaum nasionalis diadakan kerjasama dengan tujuan bersatu dan berdiri sepenuhnya dibelakang Jepang serta memperlancar pekerjaan pemerintahan militer. Jepang menyuruh kaum nasionalis untuk turut aktif didalam pemerintahan Gunsei. Dalam pemerintahan Gusei ini muncul tokoh seperti Ir. Soekarno.
g. Bidang Birokrasi
· Kekuasaan Jepang di Indonesia di pegang oleh kalangan militer yaitu Angkatan Darat (Rikugun) dan Angkatan Laut (Kaigun)
· Sistem pemerintahan diatur berdasar aturan militer
· Orang-orang Indonesia mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih penting dari sebelumnya yang hanya dipegang oleh orang Belanda, dengan masih dalam pengawasan Jepang.
h. Bidang Militer
Sesudah pendudukan militer Jepang mulai berkuasa, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan dan berlaku terhadap bekas jajahan Hindia-Belanda. Pertama, Jepang berusaha menghapuskan semua pengaruh Barat di dalam masyarakat Indonesia. Kedua, segala kekuatan dimobilisasi untuk mendorong tercapai kemenangan perang Asia Timur Raya. Dengan demikian, pendidikan pun diarahkan pada tujuan yang dianggapnya suci, yaitu untuk mencapai kemakmuran bersama
Asia Timur Raya dengan Jepang yang bertindak sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, segala kekuatan dan sumber-sumber yang ada diarahkan pada peperangan dan guna mencapai tujuan Jepang.
Pada awalnya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya sikap baik itu berubah sedikit demi sedikit menampakkan wajah aslinya. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang sebenarnya bukan untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan Indonesia, melainkan demi kepentingan dan tujuan perang Jepang semata. Tetapi setelah pemerintah Jepang mengetahui betapa besarnya hasrat bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan, maka dimulailah propaganda-propaganda tersebut seolah-olah demi kepentingan bangsa Indonesia.
Pemerintah militer Jepang berusaha terus untuk bekerja sama (kooperatif) dengan para pemimpin bangsa. Dengan cara ini diharapkan para pemimpin nasionalis dapat merekrut massa dengan mudah dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan hal tersebut, Jepang membentuk satu wadah yang dapat menghimpun orang-orang Indonesia guna menggalang kekuatan dalam menghadapi kekuatan Barat. Wadah itu di antaranya Gerakan Tiga A, Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa), Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Heiho, MIAI (Majelis Islam A la Indonesia), dan lain sebagainya.
Oleh karena para pemimpin bangsa semakin hari semakin tidak tahan menyaksikan penderitaan rakyat, maka mereka mulai menentang Jepang. Di antara mereka ada yang berani mengobarkan perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata melawan Jepang terjadi di berbagai daerah antara lain di daerah Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dan Tengku Abdul Hamid, di daerah Jawa Barat yang dipimpin oleh K.H. Zaenal Mustafa dan H. Madriyas.
B. Upaya Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia
1. Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Keadaan Jepang menjelang akhir kekuasaannya, yaitu:
v Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik sebab Pulau Saipan jatuh ke tangan Amerika Serikat Juli 1944, hal ini adalah sebuah ancaman.
v Dalam berbagai peperangan Jepang selalu mengalami kekalahan.
v Tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Kaiso, memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia untuk menarik simpati rakyat selain itu setiap kantor diperkenalkan mengibarkan bendera merah putih meskipun harus berdampingan dengan bendera Jepang.
v 1 Maret 1945, Jendral Kumakichi Harada membentuk badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tujuan dari BPUPKI adalah untuk mempersiapkan hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Dengan anggota sebanyak 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia dan 7 orang bangsa Jepang. Ketuanya, KRT Radjiman Widyadiningrat, dan wakilnya, R. Surono dan satu orang dari Jepang
v BPUPKI diresmikan pada 29 Mei 1945 ditandai dengan pembukaan SIDANG I yang berlangsung dari 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dimana dalam sidang ini membicarakan mengenai falsafah dasar negara Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan PANCASILA. Tokoh-tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara tersebut adalah Muh. Yamin, Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno.
ü Sidang tanggal 29 Mei 1945
Muh Yamin, mengusulkan rumusan “Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat”
ü Sidang tanggal 31 Mei 1945
Dr. Supomo, mengusulkan rumusan “Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial”
ü Sidang tanggal 1 Juni 1945
Ir. Sukarno, mengajukan rumusan“Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/ Peri Kemanusiaan, Mufakat/ Demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa yang dikemukakan Sukarno tersebut dikenal dengan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni di kenal sebagai hari lahirnya Pancasila.
v Sidang BPUPKI yang kedua akan diselenggarakan bulan Juli 1945 sebelum masa reses pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia Sembilan/Panitian Kecil menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan “PIAGAM DJAKARTA” yang kemudian menjadi Mukadimah Undang-undang Dasar 1945.
v ISI PIAGAM DJAKARTA, adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
v Pada 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Iinkai dibentuk untuk mengganti BPUPKI. PPKI beranggotakan 21 orang dengan Ketua, Ir. Soekarno dan Wakilnya, Moh. Hatta. PPKI kemudian ditambah keanggotanya menjadi 27 orang tanpa seijin Jepang.
v Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 orang tokoh Indonesia yaitu Soekarno, Hatta, Radjiman Widyodiningrat berangkat ke Saigon/ Dalat di Vietnam Selatan untuk memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara Marsekal Terauchi guna menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Dimana disepakati bahwa wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas jajahan Belanda.
2. Landasan Dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Landasan dasar nasional kemerdekaan Indonesia tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok isi pembukaan UUD 1945 adalah :
a. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadialan.
b. Dan perjuangan kemerdekaan itu telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
c. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
d. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada:
Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Landasan dasar Internasional kemerdekaan Indonesia sebagai bukti tentang hak-hak dari segala bangsa yang ada di muka bumi dapat kita lihat dalam deklarasi-deklarasi atau piagam-piagam bersejarah seperti :
1. Piagam Atlantik (Atlantic Charter), 14 Agustus 1941 yang ditandatangani oleh presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Isi dari piagam ini adalah :
a. tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan dari penduduk asli.
b. Setiap bangsa berhak menentukan dan menetapkan nasib sendiri.
c. Setiap bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan.
2. Piagam San Francisco, merupakam piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara yang pertama menjadi anggota PBB. Dalam piagam ini disebutkan :
“ … kami akan menegak keyakinan akan dasar-dasar hak manusia sebagai manusia sesuai dengan harkat dan derajat manusia berdasarkan atas hak-hak yang sama … serta berusaha memajukan rakyat dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam suasana kemerdekaan yang lebih luas”.
Berdasarkan kedua landasan dasar tersebut, maka bangsa Indonesia berhak menjadi suatu negara yang merdeka, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia mempunya kedudukan yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
Perumusan naskah proklamasi Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti “transfer of power”.
Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 – 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di laksamana Tadashi Maeda, penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.
Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.
Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.
Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Isi Teks Proklamasi
Isi teks proklamasi kemerdekaan yang singkat ini adalah:
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta
Di sini ditulis tahun 05 karena ini sesuai dengan tahun Jepang yang kala itu adalah tahun 2605.
3. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan merupakan pengumumam kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Pengumuman akan adanya kemerdekaan tersebut sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada rakyat dari Negara yang bersangkutan namun juga kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di muka bumi ini.
“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain- lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.
Dua kalimat pendek itu sarat makna. Pemilihan kata-katanya cermat. Perhatikan kata kerja kedua kalimat itu. Pada kalimat pertama, kata kerja menyatakan (to declare) dapat mengundang pertanyaan apakah kemerdekaan memang dapat dinyatakan begitu saja? Secara ringan kita tentu akan menjawabnya “ya”, tetapi tidak pada 59 tahun lalu. Secara politis dan militer, situasi menjelang detik-detik proklamasi tidak mudah karena secara de facto Indonesia masih di bawah pendudukan militer Jepang. Sejak Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, secara de jure semua daerah pendudukan Jepang beralih kepada tentara sekutu.
Para perancang naskah Proklamasi memilih kata “pemindahan kekuasaan”. Mengapa tidak dipilih, misalnya, kata “serah terima”? Pemilihan kata “pemindahan” merupakan konsekuensi logis dari makna kalimat pertama, bahwa kemerdekaan yang dinyatakan itu adalah hak kita. Kata “memindahkan” merupakan tindak sepihak. Karena itu kita tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa.
Berbeda dengan pengertian “serah terima”, yang merupakan tindakan dua pihak, antara yang menyerahkan dan yang menerima. Yang belakangan ini sejalan dengan konsepsi kemerdekaan atas persetujuan (by agreement) yang diinginkan negara-negara penjajah. Kalau konsep ini yang diterima, maka seperti dikatakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda van Mook pada 1942, Indonesia memerlukan 100 tahun lagi untuk merdeka, berarti tahun 2042 dan itu masih 34 tahun dari sekarang!
Karena perbedaan konsepsi atas kemerdekaan itulah, kita tidak pernah nyaman dengan penggunaan istilah “penyerahan kedaulatan” berdasar hasil Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949. Konsepsi “serah terima” kekuasaan sebenarnya bertentangan dengan makna Proklamasi.
Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai makna tersendiri bagai bangsa Indonesia, yaitu:
a. Apabila dilihat dari sudut hukum, proklamasi merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatanan hukum nasional (Indonesia) danmenghapuskan tatanan hukum kolonial.
b. Apabila dilihat dari sudut politik ideologis, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membentuk Negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh.
c. Proklamasi merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan
d. Proklamasi menjadi alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan.
e. Proklamasi merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, pemberi inspirasi, dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di semua lapangan di setiap keadaan.
f. Berdiri Negara Baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya selama beratus-ratus tahun secara berturut-turut Indonesia dalam kekuasaan penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang. Baru sejak merdeka, Indonesia secara resmi memiliki negaara sendiri.
g. Tata hokum dan Tata Negara Baru, yaitu tata hukumdan Negara. Artinya sebelumproklamasi menggunakan tata hokum dan Negara milik penjajah. Sejak proklamasi, Indonesia secara resmi memiliki tata hokum dan Negara sendiri.
4. Sambutan Rakyat
a. Sambutan Di Tingkat Pusat
Setelah berhasil merumuskan teks proklamasi Bung Karno berpesan kepada para pemimpin yang bekerja pada pers dan kantor berita, terutama B.M Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Semua alat komunikasi yang ada dipergunakan untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi yang telah menyebar ke seluruh kota Jakarta, segera disebarluaskan ke seluruh dunia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio Kantor Waidan. Untuk itu F. Wuz (seorang markonis) menyiarkan berita proklamasi berturut-turut setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti walaupun dilarang oleh pihak Jepang.
Sedangkan pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita proklamasi dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar radio disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Namun pemuda tidak kehilangan akal dengan membuat pemancar baru dengan bantuan beberapa orang teknisi radio yang diambil dari Kantor Berita Domei. Di Menteng 31 para pemuda berhasil merakit pemancar baru dengan kode panggilan DJK I. dari sinilah berita Proklamasi Kemerdekaan terus disiarkan. Selain itu juga lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan UUD Negara Republik Indonesia. Demikianlah sambutan masyarakat dan usaha-usaha para pemuda di pusat dalam menyebarluaskan berita proklamasi ke seluruh pelosok Tanah Ai
b. Sambutan Di Tingkat Daerah
Rakyat menyambut berita proklamasi dengan semangat perjuangan yang tinggi, dibuktikan dengan pelucutan senjata tentara Jepang, pengambilan kekuasaan, semangat membara untuk terus berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Disamping melalui siaran radio, surat selebaran, berita proklamasi secara resmi juga dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri Sidang PPKI dan menyaksikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, yaitu :
• Teuku Muhammad Hassan (diangkat menjadi Gubernur Sumatera)
• Sam Ratulangi (diangkat menjadi Gubernur Sulawesi)
• Ketut Pujo (diangkat menjadi Gubernur Nusa Tenggara)
• P. Mohammad Noor (diangkat menjadi Gubernur Kalimantan)
Kedatangan para utusan di daerah masing-masing disambut dengan penuh kegembiraan dan diikuti berbagai upacara yang meriah.
Untuk menghimpun kekuatan maka para pemuda segera membentuk badan-badan perjuangan. Tekad perjuangan kaum muda diasalurkan melaui Komite Van Aksi. Van Aksi mempelopori pengambilalihan kekuasaan dan pelucutan senjata sehingga terjadi pertempuran-pertempuran sengit antara pemuda Indonesia dan Jepang di berbagai daerah berikut ini :
1) Jakarta
Pada tanggal 19 September 1945 di Jakrta berlangsung rapat umum di Lapangan Ikada dalam rangka unjuk rasa semangat kemerdekaan. Rapat tersebut mendapi ancaman dari tentara Jepang. Akibatnya sikap antipati yang ditunjukan Jepang beberapa hari kemudian para pejuang BKR dan pemuda menyerbu gudang senjata Jepang di Cilandak.
2) Bandung
Para pemuda dan kaum buruh mengadakan perampasan senjarta baik digudang maupun pabrik senjata di Lapangan Terbang Andir. Disamping itu, para pelajar dan pemuda mantan Peta mberhasil melucuti senjata pasukan panser Jepang.
3) Surabaya
Rakyat dipelopori BKR merebut komplek penyimpangan senjata Jepang dan pemancar radio di Embong Malang.
4) Semarang (Pertempuran 5 Hari Di Semarang)
Pada tanggal 15-20 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pejuang Indonesia dan Jepang yang dikenal dengan peristiwa Pertempuran Lima Hari di Semarang. Peristiwa ini diawali dengan adanya desas-desus bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum penduduk di Candi. Untuk membuktikan kebenaran desas-desus tersebut. Dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Semarang melakukan pemeriksaan. Pada saat sedang memeriksa sumber air tersebut, dr. Karyadi ditembak Jepang. Gugurnya dr,. Karyadi menimbulakn kemarahan penduduk Semarang sehingga terjadi pertempuran. Pertempuran ini banyak menimbulakn korban jiwa di kedua belah pihak. Dipihak semarang sekitar 2.000 orang gugur dan dari pihak Jepang 100 orang tentaranya juga tewas. Untuk mengenang peristiwa di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda Semarang itu, untuk mengenang jasa dr. Karyadi, namanya diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit umum di Semarang.
5) Aceh
Di Aceh, setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia para pemuda berhasil merebut beberapa kota, diantaranya adalah Bireun. Jepang bermaksud merebut kota itu kemudian kembali mengerahkan pasukan dari Lhokseumawe, tetapi para pemuda berhasil mencegatnya di Krueng Panjoe. Pertempuran itu berlangsung sengit yang mengakibatkan 28 orang Jepang tewas dan senjata mereka dirampas (24 November 1945).
6) Surakarta
Markas Kampetai di Surakarta dikepung oleh rakyat. Pertempuran sengit pun terjadi. Seorang pemuda bernama Arifin gugur. Untuk mengenang jasa Arifin di abadikan menjadi nama sebuah Jembatan di Surakarta.
Jepang 1942-1945
Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.
Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Jepang membentuk persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau 独立準備調査会 (Dokuritsu Junbi Chōsakai?) dalam bahasa Jepang. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI yg tugasnya menyiapkan kemerdekaan.
Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang.
Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur, tanggal 7 Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya/Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 Divisi Infantri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor.
Hari minggu pagi tanggal 7 Desember 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam dua gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menenggelamkan dua kapal perang besar serta merusak 6 kapal perang lain. Selain itu pemboman Jepang tesebut juga menghancurkan 180 pesawat tempur Amerika. Lebih dari 2.330 serdadu Amerika tewas dan lebih dari 1.140 lainnya luka-luka. Namun tiga kapal induk Amerika selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang.
Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hndia-Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama.
Postingan
